Perwakilan pengunjuk rasa yang terdiri dari Petani, Buruh dan Pengusaha Tembakau berkesempatan menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPR RI Marzuki Ali di ruang Pansus B, Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (13/7/2011).

“Banyak pelaku unjuk rasa di luar sana seperti mahasiswa, buruh, saya undang kedalam, itu lebih efektif, jadi kita tahu apa yang diinginkan. Kalo misalnya pidato orasi dipinggir jalan, gak ada yang dengar. Yang bicara ke dalam tentu tidak bisa semua jadi perwakilan saja,” kata Ketua DPR mengawali pembicaran.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Wisnu Brata sebagai juru bicara menjelaskan disamping organisasi yang dipimpinnya, aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR juga didukung organisasi yang berkepentingan dengan tembakau seperti Koalisi Nasional Penyelamat Kretek, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Tujuan utamanya adalah meminta wakil rakyat di Senayan menolak RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengendalian Dampak Produk Tembakau.

“Kami mohon pada DPR untuk memberikan dukungan terhadap penolakan RPP Tembakau dalam proses regulasi RUU Tembakau. Sangat jelas dalam RPP dan RUU itu mengeram kepentingan asing internasional,” tandas Wisnu.

Ia mengingatkan kepentingan industri tembakau pada produk olahannya yang merupakan salah satu struktur penyangga industri nasional telah memberi kontribusi APBN yang sangat besar. Itulah sebabnya sektor ini harus diselamatkan karena akan berdampak pada ledakan pengangguran, pemiskinan, dan kemiskinan. Tembakau dan produk olahannya sudah sepatutnya dilindungi dari ancaman kepentingan modal asing internasional.

 Sementara itu juru bicara Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia mengatakan apabila RUU dan RPP tentang tembakau disahkan berpotensi mengakibatkan munculnya 6 juta orang pengangguran baru. “Seharusnya pimpinan DPR menolak bukan menunda dan tidak akan ada lagi regulasi yang merugikan kaum petani khususnya buruh,” katanya.

Menjawab hal ini Ketua DPR RI Marzuki Alie menjelaskan aspirasi petani, buruh dan pengusaha  tembakau sudah menjadi catatannya. Bahkan ia mengaku secara khusus sudah berkunjung ke salah satu sentra produksi tembakau di Temanggung, Jawa Timur. “Saya melihat sendiri disana kehidupannya makmur ya,” imbuhnya.

Langkah yang diambil DPR sejauh ini menurutnya menunda pembahasan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan. Sampai sekarang pembahasannya belum pernah dilakukan lagi. Namun ia meminta agar segenap pihak dapat memaklumi karena wakil rakyat harus memperhatikan seluruh kepentingan masyarakat.

“ Kami semua wakil rakyat, baik rakyat yang merokok, maupun tidak merokok. Rakyat yang jadi kyai maupun yang jadi preman. Kita wakili semua. Kita perhatikan dan kita dengar semua,” jelas Marzuki. Ia meyakinkan seluruh aspirasi yang disampaikan perwakilan organisasi terkait tembakau ini akan ditindaklanjuti oleh komisi terkait. (iky)